Korporatokrasi

Ini sebuah kata yang baru saya dengar saat membaca sebuah artikel tulisan seorang wartawan senior, Budiarto Shambazy, sabtu lalu. Artikel itu menceritakan bagaimana proses penguasaan pasar di negara-negara berkembang oleh korporat-korporat raksasa dunia. Proses yang dimulai dengan ‘pertolongan’  IMF bagi negara-negara berkembang yang sedang ‘kesusahaan’ dengan syarat berupa resep-resep ekonomi yang katanya dapat menyembuhkan perekonomian negara tersebut. ‘Resep’ tersebut  sesungguhnya sebuah jalan memuluskan langkah para korporasi raksasa menguasai negara itu. Hinggu akhirnya negara tersebut tidak berdaya karena ‘resep’ yang diberikan ternyata tidak berhasil menyembuhkan perekonomian negara dan sang negara pun sudah terlanjur terlilit uang dari ‘pertolongan’ tadi. Akhirnya, sampai tujuh turunan pun tidak terbayar. Itulah intisari yang berhasil saya tangkap (meski mungkin daya serap saya kurang begitu baik) dari artikel tersebut, dan akhirnya terus beralu-lalang dipikiran saya.

Saya pun menjadi bertanya-tanya, apa itu sebenarnya ‘korporatokrasi’? Setelah saya mencari info lebih lanjut tentang istilah ini, saya dapatkan bahwa korporatokrasi adalah sebuah istilah yang berasal dari buku karangan Prof. Amien Rais yang berjudul Selamatkan Indonesia!.Dan definisi dari istilah ini adalah sistem kekuasaan yang dikontrol oleh berbagai korporasi besar, bank-bank internasional, dan pemerintahan yang menjadi antek-anteknya. Korporasi besar ini tentu didukung oleh negara asalnya yang memiliki kekuatan militer yang tinggi sehingga membuat ciut nyali pemimpin-pemimpin negara berkembang. Dukungan media massa dan beberapa kaum intelektual juga turtu menyuburkan hal ini.

Seketika terlintaslah dipikiran saya, sepertinya korporatokrasi tuh Indonesia banget ya.. Lihat saja, bukankah sudah begitu banyak kekayaan alam kita yang telah dikuasai korporasi asing raksasa? Contoh saja, setahu saya sebagian besar ladang-ladang minyak dikuasasi oleh perusahaan asing, korporat raksasa! Dan Pertamina hanya mendapat bagian kecil saja.  Bagaimana bisa? Ternyata memang dalam undang-undang minyak yg terbaru (2001) posisi Pertamina disamakan dengan perusahaan asing. Dan ternyata pembuatan undang-undang merupakan salah satu ‘resep’ dari IMF saat kita menerima bantuan (baca: utang) dana saat dilanda krisis moneter tahun 97’. Dan banyak kebijakan lainnya yang juga mengacu pada resep ini. Karena itu sering rezim saat ini dikatakan sebagai antek asing, tidak nasionalis!

Tapi apakah benar tidak nasionalis? Saya pernah mendengar pendapat yang berbeda. Jadi katanya, proses yang mengizinkan perusahaan-perusahaan asing bebas masuk itu agar menimbulkan daya saing sehingga perusahaan-perusahaan dalam negeri/BUMN-BUMN terpacu untuk meningkatkan kualitas. Selain itu, keberadaan perusahaan asing tersebut juga akan menciptakan lapangan kerja bagi rakyat. Sehingga meski milik asing tapi akan memberikan manfaat lebih banyak bagi bangsa. Sedangkan bila keran asing ditutup dan memberikan kekayaan alam kita kepada perusahaan nasional untuk mengelolanya, perusahaan-perusahaan dalam negeri/BUMN-BUMN  justru akan menurun kualitas dan pelayanannya dan BUMN nya akan terlibat korupsi seperti Pertamina di masa silam (sekarang udah bersih belum ya?). Dan mungkin perusahaan nasional kita juga belum mampu mengelola semuanya. Pendapat ini mengatakan, dari pada mubazir lebih baik dikelola meski oleh asing  yang penting dapat memberikan manfaat kepada rakyat. Ini yang disebut nasionalis menurut pendapat ini, sedangkan pendangan pertama menurut pendapat ini dianggap sebagai nasionalise sempit.

Jadi mana yang benar? Sayangnya kapasitas saya belum mampu untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Tapi setidaknya saya bisa memilih. Dan saya memilih pendapat pertama, karena pola berfikir seperti pandangan kedualah yang menyebabkan suburnya korporatokrasi di Indonesia. Lihat saja, dalam beberapa kasus pemerintah bahkan justru menguntungkan pihak asing dalam persaingan dengan perusahaan lokal di Indonesia. Saat terjadi konflik antara pekerja lokal dengan perusahaan asing pun, pemerintah tidak berani membela rakyatnya. Bukankah ini ciri-ciri korporatrokasi? Mungkin.

Yah semoga pemahaman saya tetnang istilah baru ini tidak salah, dan semoga anda juga menjadi sedikit mengerti mengenai istilah ‘korporatokrasi’ ini. Sebagai penutup, ingin rasanya saya mengutip sebuah quote dari Bung Karno:

Biarkan kekayaan alam itu di dalam tanah,

tunggu sampai anak bangsa mampu mengolah sendiri”

 

Muhammad Azka Gulsyan

24 April 2012

01.06 WIB

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s