Batas Kebebasan Ekonomi Pasar Bebas

Di era Globalisasi seperti saat ini, ekonomi pasar bebas adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Negara yang ngotot untuk tetap menjadi negara tertutup menjadi tidak dapat mengembangkan ekonominya, atau bahkan bangkrut dan menjadi negara gagal. Lihat saja apa yang terjadi dengan Korea Utara dan Myanmar* yang ekonominya tidak berkembang serta Uni Soviet yang bubar pada 1991. Sedangkan negara-negara yang telah menjalankan ekonomi pasar bebas sejak awal telah berkembang menjadi negara yang makmur dan memperoleh kemajuan yang pesat dalam inovasi teknologi, penemuan ilmiah, pendidikan, budaya dan lain sebagainya.

Begitupun bila kita melihat sejarah, Jepang dapat menjadi negara maju seperti saat ini setelah mereka membuka pasarnya yang dimulai sejak periode Meiji pada 1868. Sejak saat itu perekonomian Jepang berkembang pesat dan mencapai puncaknya pada tahun 1960-an  yang pertumbuhan riilnya mencapai 10%. Dekade 1980-an menjadi masa keemasan ekpor barang otomotif dan elektronik ke Eropa dan Amerika Serikat.

Begitupun yang terjadi dengan China. Saat masih menjadi negara komunis yang tertutup China sangat identik dengan kemiskinan. Sedangkan kini, setelah membuka pasarnya sejak reformasi ekonomi pada 1978, China menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat dan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Jumlah penduduk miskin China pun berkurang drastis dari 53% pada 1981 menjadi tinggal 8% pada 2001. Namun apa itu sebenarnya ekonomi pasar bebas?

Ekonomi Pasar Bebas

Ekonomi pasar bebas atau ekonomi liberal pertama kali dicetuskan oleh Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nation. Lahirnya gagasan pasar bebas di abad ke-18 adalah sebagai reaksi terhadap sistem merkantalisme yang berkembang saat itu. Merkantalisme adalah sistem ekonomi yang menindas kepentingan kelompok kecil, karena di dalamnya berlaku monopoli, proteksi, privilage (hak istimewa) yang diberikan oleh negara demi kepentingan segelintir pengusaha (Agustianto, 2011). Karena itu Adam Smith berpendapat bahwa setiap individu harus dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonominya dan negara tidak boleh ikut campur dalam perekonomian karena dianggap akan mengurangi efisiensi dari kegiatan ekonomi. Sehingga dalam sistem ini perekonomian diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar dan peranan negara hanya terbatas pada penyediaan infrastruktur dan admistrasi pemerintahan. Dalam mekanisme pasar ini, Adam Smith berpendapat bahwa akan ada invisible hand yang mengatur pasar secara otomatis sehingga kemakmuran terwujud.

Namun kenyataan invisible hand ini tidak selalu bekerja dan kemakmuranpun hanya dinikmati segelintir orang saja. Sembilan puluh empat persen pendapatan dunia hanya dinikamati oleh 40 persen penduduk dunia, dan 60 persen penduduk dunia lainnya harus berbagi pendapatan dari enam persen pendapatan dunia yang tersisa (Yunus, 2007). Kondisi yang tidak jauh berbeda dibanding era merkantalisme yang ditentang Adam Smith.  Hal ini terjadi karena sistem ini tidak memberikan perlindungan kepada pihak yang tidak mampu bersaing dan menimbulkan akumulasi kekayaan yang sangat besar bagi pihak pemenang serta monopoli. Selain itu, pasar bebas juga menyerahkan urusan produksi barang merit (barang yang sangat penting artinya bagi kemakmuran masyarakat) dan barang publik kepada pasar sehingga keberadaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat tidak dapat dipastikan. Ini akan sangat berbahaya saat pasar bergejolak.

Karena itu ekonomi pasar bebas ini perlu dibatasi, atau dengan kata lain pemerintah tidak dapat lepas tangan begitu saja dalam urusan perekonomian dengan menyerahknnya kepada mekanisme pasar. Memang kenyataannya, tidak ada negara yang benar-benar menjalankan ekonomi pasar bebas ini secara utuh. Bahkan Amerika sekalipun masih memberikan proteksi pada beberapa produknya yang dianggap strategis.  Tapi intervensi pemerintah yang berlebihan juga akan menghambat perkembangan perekonomian, bahkan dapat menghancurkan. Lantas sampai batas mana pemerintah boleh mengintervensi? Atau dengan kata lain, dimanakah batas kebebasan dari ekonomi pasar bebas?

UUD 1945 dan batas kebebasan

Ternyata UUD 1945 telah mengatur akan hal ini dengan jelas. Pada pasal 33 ayat 2 secara tegas menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” sehingga sudah jelas bahwa untuk barang-barang tertentu yang penting bagi negara dan menguasai haat hidup orang banyak tidak boleh untuk diserahkan bergitu saja pada mekanisme pasar. Harus ada intervensi pemerintah untuk menjamin kesediaan dari barang-barang tesebut.

Begitupun pada pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Sehingga negara berkuasa penuh dalam mengelola berbagai sumber daya alam yang ada di bumi pertiwi ini, termasuk dalam hal ini minyak, gas, dan berbagai sumber daya mineral. Hal ini bukan berarti kita anti asing dan menolak keberadaan perusahaan multinasional di Indonesia tetapi perusahaan-perusahaan tersebut haruslah tunduk kepada negara sebagai tuan rumah dan pemilik kekayaan. Keberadaan mereka pun harus dapat memberikan kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat. Tetapi pada prakteknya seringkali justru negara yang tunduk kepada kepentingan mereka dan keberadaan mereka justru memberikan kesengsaraan kepada rakyat. Inilah yang harus kita tentang.

Pemerintah pun justru mengeluarkan berbagai regulasi yang menyerahkan bidang-bidang yang harusnya dikuasai negara kepada mekanisme pasar. UU migas meliberalisas sektor migas yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Sehingga kini stok energi nasional bergantung kepada pasar. Liberalisasi ini pun juga mau dilakukan pada sektor pangan lewat RUU Pangan. Padahal jelas sekali bahwa pangan merupakan hajat hidup orang banyak.

Adapun pada pasal 34 ayat 2 disebutkan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.” Saya ingin fokus pada frasa “memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Sehingga negara berkewajiban memberdayakan pihak-pihak yang tidak atau belum mampu bersaing dalam kompetisi perdagangan bebas. Pemberdayaan negara ini dapat berupa proteksi, subsidi dan lain sebagainya dan hal ini tidak dilarang. Amerika dan beberapa negara Eropa pun meproteksi industri pangan mereka. Namun yang terjadi di Indonesia, keran impor dibuka begitu saja di saat produk lokal belum mampu bersaing dengan produk impor yang mengakibatkan matinya industri lokal. Di sini bukan berarti kita anti terhadap impor karena impor memang dibutuhkan. Namun impor yang menyebabkan matinya produk lokal lah yang harus kita tentang.

…………

Mau bagaimana pun Indonesia harus ikut berkompetisi dalam pasar bebas yang telah mengglobal. Menolak perdagangan bebas dan menjadi negara tertutup di masa ini adalah hal yang konyol. Seperti yang telah disebutkan di atas, negara yang tidak mau membuka pasarnya akan sangat sulit untuk berkembang. Namun UUD 1945 sudah menjelaskan bahwa ada bidang-bidang tertentu yang tidak bisa diserahkan bergitu saja kepada pasar. Pemerintah pun berkewajiban memberdayakan industri lokal dalam persaingan global ini dan jangan sampai terbukanya pasar justru akan menghancurkan mereka. Itulah yang harus selalu diingat. Tidak bisa semuannya diserahkan kepada pasar, karena kebebasan itu ada batasnya, begitupun dengan pasar bebas!

 

Muhammad Azka Gulsyan,

Kementrian Kebijakan Nasional

Keluarga Mahasiswa ITB

3 pemikiran pada “Batas Kebebasan Ekonomi Pasar Bebas

  1. sebenarnya pangan indonesia termasuk di proteksi sama pemerintah. dengan memberikan bantuan-bantuan keuangan kepada petani, atau memberikan training kepada petani atau dalam koperasi. jadi sebenarnya kalau di bilang pemerintah tidak mem proteksi sama sekali, nggak gitu juga.
    padahal konsep pasar yang liberal kan sebuah perusahaan tidak boleh di bantu sama sekali oleh pemerintah (protectionism: eg: tarrif, administration, subsidi)

    walaupun sebenarnya bentuk proteksi dari negara inggris atau amerika terhadap petaninya memang jauh lebih besar dalam hal subsidi, atau aturan adiministrasi yang melarang atau menganak tirikan hasil pertanian impor, atau memberikan tarrif agar biaya lebih mahal saat masuk ke pasar US/UK. bahkan dalam hukum federal amerika kebanyakan petani adalah richest of rich, tetapi tetap dapat pajak penghasilan yang sama. padahal pajak penghasilan kan merupakan bentuk kompensasi terhadap proteksi yang di berikan pemerintah. nah mereka tetap dapat pajak penghasilan yang sama dengan orang lain, walaupun petani ini mendapat proteksi lebih.dari sektor lain.
    maksud gue adalah menjelaskan bahwa menjadi petai di sana benar-benar di proteksi sama pemerintahnya.

  2. oke kak gwa setuju,
    tapi menurut gwa kita gk cukup tau tentang hal itu doang kan??
    maksud gwa kita sebagai mahasiswa menurut lo harus ngapain si??
    dari tadi kita cuma ngomong.in pasar bebas, tapi ujung”nya kita gk ngapain”, padahal kita tau klau pasar bebas tidak di proteksi bakalan menggangu kesejahteraan rakyat indonesia, betul kan??

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s