Sumber Daya Kolektif dan Warisan Nusantara

Oleh: Muh. Azka Gulsyan

Dalam Kompas (25/4) kemarin, Prof. Gumilar R. Somantri menulis sebuah artikel menarik mengenai “konsensus Washington” dan “konsensus Beijing” dalam mengelola negara. Pada tulisan ini penulis ingin menjelaskan bahwa sesungguhnya ada satu paradigma lagi yang belum dijelaskan dalam pengelolaan negara, atau lebih jelasnya, penegelolaan sumber daya negara.

Kedua konsensus di atas merupakan sebuah pertentangan ide antara market driven dan state driven. Hal itu seringkali membuat kita terjebak dalam perdebatan antara kedua kubu tersebut dan melupakan alternatif lain yang sesungguhnya masih terbuka: bukan oleh pasar, bukan oleh negara, melainkan secara kolektif oleh masyarakat.

Sumber daya kolektif
Konsep mengenai sumber daya kolektif ini dikembangkan oleh seorang wanita peraih Nobel Ekonomi asal Amerika, Elinor Ostrom (1933-2012). Pemikiran nya unik karena relatif berbeda dengan pemikiran ekonom lainnya (dan memang dia berlatar belakang ilmu politik, bukan ekonomi).

Tesis dasarnya sesungguhnya sederhana saja: sumber daya yang dimiliki secara kolektif oleh masyarakat dan dikelola secara bersama oleh institusi kolektif masyarakat, ternyata membuat pengelolaan sumber daya tersebut lebih berkelanjutan (sustainable), berkeadilan, dan membawa kesejahteraan bersama dibandingkan yang dikuasai oleh pemerintah ataupun sektor privat.

Untuk memahaminya, kita dapat berangkat dari ide the tragedy of commons yang dicetuskan dari seorang pemikir Amerika lainnya, Garid Hardin (1915-2003). Dengan mengambil sebuah analogi padang rumput yang akan digunakan oleh sejumlah penggembala untuk memberi makan ternaknya, Hardin menjelaskan bahwa dikarenakan sifat rasional untuk mengambil keuntungan maksimal pada setiap penggembala, maka tindakan yang rasional bagi tiap individu tersebut adalah dengan mengambil sebanyak mungkin rumput yang ada.

Tetapi ternyata saat semua individu penggembala bertindak “rasional” seperti di atas, yang terjadi adalah padang rumput tersebut terhabisi sumber daya nya karena setiap individu mengambil sebanyak mungkin rumput yang dia bisa. Sebuah tindakan yang sungguh rasional karena bila tidak, maka akan diambil oleh penggembala lainnya, dan dia akan merugi. Namun itu membuat pada akhirnya, tidak ada lagi satupun penggembala yang dapat mengambil manfaat dari padang rumput, atau terjadilah apa yang dinamakan the tragedy of commons. Ide ini menarik karena memperliahtkan bahwa ‘rasionalitas individu’ dapat bertentangan dengan ‘rasional kolektif’. Dengan kata lain, doktrin “invisible hand” dari Adam Smith yang menyatakan bahwa akan ada manfaat bersama yang tidak direncanakan di saat setiap individu mencari keuntungan sebesar-besar nya menjadi terbantah.

Kembali ke kedua paradigma di atas, solusi yang ditawarkan oleh pemikiran market driven atas permasalahan ini, yang akan teradi pada setiap sumber daya yang tidak jelas pengelolaan nya, adalah dengan membagi “padang rumput” tersebut kepada setiap individu, menjadi properti individu, dan biarkan mekanisme pasar bekerja. Sedangkan pemikiran state driven memberikan solusi bahwa negara sebagai sebuah institusi yang memiliki kekuatan untuk memaksa, harus turun untuk mengatur penggunaannya.

Tetapi Ostrom menyanggah keduanya. Dalam penelitiannya, dia menunjukkan bahwa dengan membagi sumber daya kepada tiap-tiap individu, maka nilai keseluruhan dari sumber daya tersebut akan berkurang karena sumber daya tersebut tidak dapat lagi dimanfaatkan secara satu kesatuan. Terlebih, ketimpangan akan cenderung terjadi sehingga—jika menggunakan analogi di atas—akan ada sedikit individu penggembala yang mendapatkan keuntungan lebih banyak dari sebelumnya, tetapi lebih banyak lagi yang justru merugi. Dan secara kolektif keseluruhan pun merugi.

Sedangkan bila dikelola oleh negara, atau state driven, benar negara tentu bisa menerapkan kebijakan yang adil yang menguntungkan semua pihak dengan pengawasan yang ketat. Tetapi temuan empiris menunjukkan bahwa peluang ketidakcocokan kebijakan dengan kondisi lokal dan kelemahan implementasi merupakan hal yang dominan terjadi karena negara berada jauh dari praktik hari ke hari di lapangan.

Aternatif yang ditawarkan adalah, bahwa pengelolaan sumber daya ”padang rumut” diberikan kepada komunitas penggembala tersebut, atau dengan kata lain kepada komunitas masyarakat secara kolektif. Tetapi dengan satu persyaratan: adanya institusi yang memadai. Pendekatan ini dapat membuat nilai dari sumber daya dapat dimaksimalkan karena sumber daya dapat dimanfaatkan sebagai satu kesatuan utuh.

Pemanfaatan antar tiap individu dapat diatur secara berkeadilan dengan adanya institusi kolektif tersebut. Mereka tidak lagi saling mengambil keuntungan sebanyak-banyak nya untuk diri sendiri yang akan merusak dalam jangka panjang, karena kini tiap individu akan merasa aman karena penggunaan dari individu lain pun diatur jumlahnya dengan adil. Dengan begitu sumber daya pun dapat lebih berkelanjutan, aturan yang dibuat pun akan dapat lebih dapat sesuai dengan kondisi lokal dan sesuai dengan masalah real yang dihadapi karena para “penggembala” sendiri, sebagai yang mengetahui masalah hari-hari di lapangan, yang membuat aturan. Implementasi aturan juga dapat lebih terwujud karena diawasi oleh sesama mereka yang masing-masing punya kepentingan untuk terlibat pengawasan tersebut dan berinteraksi langsung dengan yang diawasi nya.

Tetapi di lain pihak, pendekatan ini menekankan bahwa tidak ada solusi panace—solusi pamungkas atas semua masalah—karena pada setiap tempat, setiap jenis sumber daya, setiap komunitas yang berbeda akan membutuhkan solusi pengelolaan yang berbeda-beda dengan variasi yang mungkin akan sangat banyak. Namun untuk menuju solusi tersebut langkah nya jelas: berikan kesempatan kepada kelompok masyarakat untuk mengelola sumber daya nya.

Inilah yang ditemukan oleh Elinor Ostrom dan peneliti-peneliti the commons lainnya di berbagai negara seperti Jepang, Swiss, Filipina, Spanyol, dan lainnya. Lantas bagaimana dengan Indonesia?

Institusi Warisan Nusantara
Ternyata kita beruntung, karena sesungguhnya institusi semacam itu telah diwarisi oleh nenek moyang kita. Suku-suku di Nusantara, mulai dari Minangkabau, Sunda, Bali, Bugis, Ambon, hingga Papua dan lainnya, memiliki institusi tradisional yang mengatur penggunaan sumber daya secara kolektif; jauh sebelum Elinor Ostrom melakukan penelitian nya yang dihargai nobel itu. Penulis akan mengambil contoh suku di ujung barat dan timur Indonesia: Minangkabau dan Maluku.

Di Minangkabau, terdapat konsep harato pusako (Amir M.S, 1997), yang mengatur penguasaan sumber daya utama seperti sawah, ladang, tanah, dan harta benda lainnya yang dimiliki secara kolektif oleh keluarga besar, serta dimanfaatkan dengan mekanisme institusi adat. Segala keputusan akan harta tersebut harus berdasarkan musyawarah bersama, mencegah individu untuk mengambil keuntungan egoistik jangka pendek. Harato pusako tersebut juga tidak dapat dijual begitu saja ke pihak lain, karena peraturan adat telah mengatur bahwa harta tersebut hanya boleh dijual dalam kondisi-kondisi tertentu yang diatur adat, atau keadaan mendesak.

Sama menariknya, di Maluku, terdepat konsep sumber daya petuanan (Matuankotta, 2013) yang juga dimiliki secara kolektif oleh masyarakat dan untuk dimanfaatkan bersama. Sumber daya yang diatur tidak hanya di darat tetapi juga di laut. Dalam pemanfaatan nya terdapat sistem sasi yang melarang keras pemanfaatan sumber daya pada waktu-waktu tertentu, yang bertujuan untuk menjamin kelestarian sumber daya tersebut, mencegah tragedi seperti dijelaskan di atas. Bahkan ada sasi abadi untuk menjaga kelestarian hutan-hutan primer, bakau, dan satwa-satwa tertentu yang perlu dilindungi.

Kedua contoh di atas, dan juga berbagai institusi kolektif lainnya di seluruh Nusantara, memperlihatkan bahwa institusi kolektif seperti yang dijelaskan Ostrom sesungguhnya telah lama eksis di Indonesia, jauh sebelum hal tersebut “diterima secara ilmiah”.
Karena nya, sudah selayak nya berbagai komunitas kolektif masyarakat yang ada di Indonesia diikutsertakan lebih besar dalam pengelolaan sumber daya negara.

Kyoto, 26 April 2016
Muhammad Azka Gulsyan
Guest Researcher Associate, Division of Economic and Political Dynamics, Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University

(artikel ini ditujukan untuk harian Kompas, tidak berhasil dimuat)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s