Ruang Kota Untuk Siapa?

oleh: Muhammad Azka Gulsyan

Otonomi daerah telah membuat pembangunan kota-kota di Indonesia menjadi semakin cepat. Namun terdapat satu hal yang seringkali terlupakan, bahwa pembangunan perkotaan tersebut membutuhkan ruang-ruang, yang sayangnya adalah sesuatu yang terbatas. Pada akhirnya, sesungguhnya dibalik setiap pembangunan perkotaan yang marak terjadi kini, terdapat suatu hal yang seringkali tidak kita sadari: perebutan ruang kota.

Pernahkah kita sadari, di saat kita sedang berada pada suatu gedung besar, atau sedang melewati jalan raya atau tol di kota kita, sesungguhnya dahulu itu merupakan tempat bermukimnya suatu golongan masayrakat? Mereka adalah kelompok-kelompok masyarakat kecil yang kalah dalam ‘perebutan ruang kota’ yang harus berpindah karena ruang yang sebelumnya mereka tempati harus digunakan untuk kelompok masyarakat lainnya.

Perebutan ruang kota adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Secara hakikat ruang adalah sesuatu yang terbatas, tetapi begitu banyak kelompok membutuhkan ruang untuk kepentingan masing-masing yang seringkali tidak dapat berdiri secara bersamaan. Sehingga konsekuensi yang muncul adalah akan terdapat kelompok-kelompok yang kalah dalam perebutan ruang. Mereka akhirnya tidak mendapatkan ruang kota yang layak.

Apakah hal ini merupakan permasalahan besar? Untuk mengetahui sesungguhnya tidaklah sulit, fenomena keadaan orang-orang yang kalah dalam perebutan ruang dapat kita lihat di sekitar kita: penduduk permukiman padat dan kumuh, tunawisma yang tidur di jalanan, pedagang kaki lima (PKL) yang berdagang di trotoar dan bahu jalan, gubuk-gubuk di bantaran sungai atau rel kereta dan lain sebagainya yang seringkali harus tergusur oleh pembangunan jalan tol, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, permukiman elit, dan lainya; berbagai pembangunan yang mayoritas manfaat nya tidak sampai kepada kelompok masyarakat kecil ini.

Kondisi ironis

Namun sayangnya kondisi ironis hampir selalu terjadi di kota-kota kita. Mereka para kelompok yang kalah dalam perebutan ruang, hampir selalu diposisikan sebagai pihak “pengganggu”. Simaklah pandangan umum di sekitar kita mengenai perkampungan kumuh, gubuk-gubuk pinggir sungai atau rel, atau pedagang kaki lima. Merka selalu dicap sebagai pengganggu keindahan kota, penyebab kemacetan, sumber kekumuhan, sumber penyakit; mereka selalu dianggap sebagai sesuatu yang harus disingkirkan demi kebaikan kota. Pandangan ini akhirnya termanifestasikan dalam tindakan yang sering diambil oleh pemerintah kota kita kepada mereka seperti penggusuran, pemindahan paksa,  yang bahkan seringkali disertai dengan kekerasan; hal yang hampir tidak pernah terjadi kepada para pemenang perebutan ruang kota, yang memiliki akses-akses terhadap ruang-ruang utama kota: pusat bisnis dan perkantoran, pusat perbelanjaan modern, perumahan elit, hotel-hotel mewah, dan lainnya.

Membela secara membabibuta terhadap kelompok-kelomok yang kalah dalam perebutan ruang tersebut tentu saja bukanlah tindakan yang bijak. Dalam berbagai kasus, mereka adalah salah satu sumber utama permasalahan perkotaan karena mereka memang menempati ruang-ruang yang tidak semestinya (PKL di trotoar, permukiman kumuh di pinggir sungai, kolong jembatan, atau bantaran rel, dll). Tetapi satu hal yang perlu disadari adalah, mereka menempati ruang-ruang tersebut juga merupakan akibat dari ketidakmampuan mereka, atau kekalahan mereka dalam mendapatkan ruang-ruang yang layak, yang membutuhkan modal atau akses terhadap kekuasaan untuk mendapatkannya.

Oleh karena itu, dalam hal ini pemimpin-pemimpin kota harus merubah paradigma dalam memandang ruang kota. Kelompok yang tidak mendapatkan ruang yang layak dan akhirnya menempati ruang-ruang yang “salah” tersebut, bukanlah sumber permasalahan kota yang harus dimusnahkan. Tetapi justru mereka adalah kelompok yang perlu untuk diajak bersama-sama memperbaiki lingkungan perkotaan, dan diberikan kesempatan untuk mendapatkan ruang kota yang layak dengan segala keterbatasan yang mereka miliki.

Pilkada serentak dan harapan baru kota-kota Indonesia

Indonesia baru saja menjalankan suatu momen bersejarah di mana pimpinan-pimpinan daerah dipilih secara serentak. Kita akan memiliki 36 pemimpin baru kota, serta 224 bupati baru di mana sebagian dari kabupaten tesebut memiliki kawasan perkotaan. Ini merupakan suatu momentum besar untuk mulai melakukan membenahan manajemen perkotaan untuk menghasilkan ruang-ruang kota yang lebih berkeadilan.

Para pemimpin baru tersebut perlu menyadari bahwa ruang bukanlah sesuatu yang statis yang tidak memiliki keterkaitan dengan kehidupan manusianya. Para pemimpin tersebut perlu memahami bahwa, seperti yang dijelaskan oleh sosiolog dan filsuf Perancis, Henri Lefebvre (1901-1991),  ruang merupakan  dimensi krusial dari masyarakat yang merefleksikan kondisi sosial serta  mempengaruhi relasi sosial.

Oleh karena itu, para pemimpin baru tersebut harus dapat mewujdkan apa yang diperkenalkan oleh dua geografer Amerika, David Harvey dan Edward Sojo, sebagai keadilan ruang (spatial justice). Kedua geografer tersebut mengingatkan kita bahwa organisasi ruang, khususnya ruang kota, sangat berkaitan dengan bagaimana kondisi dari keadilan sosial yang ada. Kita semua tahu bahwa keadilan sosial merupakan suatu amanat dari falsafah dasar negara kita, Pancasila, yang seharusnya diwujudkan oleh setiap pemimpin kota di negeri ini, dan keadilan ruang merupakan salah hal yang harus dapat dipenuhi.

Sesungguhnya hal tersebut sudah pernah dicotohkan oleh Presiden Jokowi saat masih menjabat sebagai Wali Kota Solo di masa silam, di mana Jokowi memindahkan para PKL yang dianggap “mengganggu” keindahan kota, dengan perlakuan yang  berkeadilan di mana mereka secara manusiawi dipindahkan menuju ruang baru yang memang layak. Terbukti, mereka tidak lagi menjadi “sumber masalah” di saat telah dapat menempati ruang kota yang layak. Prinsip ini sesungguhnya berlaku bagi berbagai kelompok lainnya yang menempati ruang-ruang yang tidak tepat seperti yang telah disebutkan di atas, yang akhrinya menjadi sumber masalah bagi kota.

Ruang kota adalah kebutuhan tiap kelompok masyarakat kota, tindakan represif sekeras apapun untuk mencabut suatu kelompok dari ruangnya, pasti pada akhinya akan membuat kelompok tersebut kembali lagi, atau hanya mencari tempat lainnya, selama mereka belum mendapatkan ruang yang layak dan sesuai kebutuhannya.

Kita menunggu pemimpin-pemimpin baru kota yang dapat mewujudkan keadilan ruang ini di mana semua kelompok masyarakat dapat memiliki akses terhadap  ruang-ruang yang layak. Sehingga tidak ada lagi kelompok masyarakat kota yang harus  bertanya, sesunggunya ruang kota ini untuk siapa?

 

Bandung, 19 Desember 2015

Muhammad Azka Gulsyan

Asisten peneliti di Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah IPB

(artikel ini ditujukan untuk harian Kompas, namun tidak berhasil dimuat)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s